Sugeng Teguh Santoso, Perawat Demokrasi, HAM dan Kebhinekaan
Sugeng Teguh Santoso saat menggelar diskusi dengan warga dibawah jembatan layang.

Sugeng Teguh Santoso, Perawat Demokrasi, HAM dan Kebhinekaan

Grosir Blazer

BOGOR – Nama Bakal Calon (balon) Walikota Bogor dari PDI Perjuangan, Sugeng Teguh Santoso (STS) di kalangan aktivis pro demokrasi era 80-an sudah tidak asing lagi. Meski saat ini Sekretaris Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC Peradi) terbilang sebagai pengacara papan atas, namun ia lebih memilih hidup sederhana.

Pada masa era Orde Baru di tahun 1992, alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini sudah membela 21 aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Front Aksi Mahasiswa Indonesia (FAMI) di pengadilan. Mereka ditangkap karena mengelar aksi minta Presiden Soeharto turun, saat aksi bersama 200-an aktivis asal berbagai daerah. Saat ini eks aktivis FAMI tersebut beberapa diantaranya sudah menjadi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), politisi di beberapa partai, penggiat HAM hingga staf ahli presiden.         

Ketika itu, pria yang akrab disapa STS ini bersama Adnan Buyung Nasution, Bambang Wijayanto, Frans Hendra Winarta dan Luhut Pangaribuan, sebagai pengacaranya. Selain itu, ia juga pengacara Tim Penasehat Demokrasi Indonesia (TPDI). 

Komitmennya yang sangat kuat untuk memperjuangkan hukum agar tidak hanya runcing ke bawah, tetapi juga ke atas melatarbelakanginya membentuk LBH Keadilan Bogor Raya yang didirikan tahun 2012 untuk membela rakyat miskin dan kaum marjinal. Saat ini, LBH yang didirikannya di Bogor tersebut sudah memiliki 3 cabang yakni di Jakarta, Sukabumi dan Semarang.

Hingga saat ini, STS tak pernah absen ikut merawat demokrasi, HAM dan Pancasila. Kediamannya, di Pendopo Kemang, Bogor sampai saat ini kerap digunakan sebagai tempat pelatihan kepemimpinan mahasiswa serta kegiatan diskusi. Sebagai ungkapan ketidaksepakatannya dengan praktik politik yang mengancam Pancasila dan kebhinekaan, STS pun membidani Front Pembela Indonesia di Kota Bogor. Sebagai ketua, STS tidak hanya menggiatkan gerakan politik moral, namun juga aktif melakukan aksi sosial membantu para korban bencana.  

Meski lahir di Semarang, STS melewati masa tumbuh kembangnya di Jakarta, tepatnya di kawasan di Mangga Dua, Jakarta Pusat. Ia lahir dari keluarga sederhana. Meski kerap dililit kendala ekonomi saat sekolah, namun kerasnya semangat membuatnya sukses menuntaskan kuliah di Fakultas Hukum, UI.

Ada alasan yang melatarbelakangi STS memilih menekuni profesi hukum. Pada tahun 1985, rumah orangtuanya di Mangga Dua yang sudah ditempati selama 19 tahun pernah digusur paksa pemerintah dengan ganti rugi sebesar Rp2,5 juta. Alasannya,lahan rumah keluarganya dan tetangganya itu akan digunakan untuk pembangunan fasilitas umum (fasum) berupa kantor pemerintah.

Tapi, ternyata faktanya malah dibangun fasilitas bisnis berupa pertokoan mewah. Tentu saja hal itu membuat STS kesal. Tetapi apa daya, tak ada daya melawan. Saat itu datang seorang pengacara bernama Sunarto Surodibroto. Pengacara ini menawarkan jasa hukum memperjuangkan hak atas tanah orangtuanya  yang digusur paksa. Sugeng terpesona dengan kegigihan Sunarto membela warga Mangga Dua itu. Singkatnya, ia pun akhirnya mendalami bidang hukum selepas SMA. (ek/bk)  

Berita terkait